Cirebon | dinamikapendidikan.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3TGAI ) khususnya di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, menjadi sorotan beberapa Lembaga , salah satunya Ormas Barisan Nasional Patriot Sejati Indonesia (Banaspati )Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
Pasalnya, bantuan P3-TGAI tersebut dalam pengelolaan keuangannya diduga ada indikasi korupsi penyunatan anggaran dari senilai 10 sampai 20 Persen, contohnya di kecamatan Babakan kab. Cirebon ada beberapa Desa yang di kabarkan di akomodir dan mengaku sebagai Aspirasi yang mengaku mengatasnamakan Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) ujungnya minta Balas jasa perjuangan.
Doddy Selaku ketua Ormas Barisan Nasional Patriot sejati Indonesia ( Banaspati) PAC Babakan saat di temui Media di sekretariat Sabtu 18/06/2022 mengatakan “sejauh ini pihaknya sudah menerima adanya laporan dari masyarakat kepada Banaspati terkait dugaan korupsi diprogram P3-TGAI di Beberapa Desa di khususnya kec. Babakan.
“Ya, kami sudah menerima aduan soal dugaan indikasi keuangan negara atau daerah yang disunat hingga 20 persen. Sehingga kuat dugaan pagu Kementrian PUPR di Dirjen SDA bagai bancakan oknum dari pusat hingga daerah,” ungkapnya.
Dikatakannya, dalam pelaksanaan pekerjaan ada kejanggalan, dimana saat meninjau lokasi kegiatan proyek di desa ini. Dari hasil cek lokasi ditemukan mutu dan kualitas serta volume dari pekerjaan irigasi terkesan janggal.
”Kami akan kawal dan pantau hingga proyek ini tuntas karena hasil temuan kami telah mengindikasikan unsur kerugian materil baik sejak dana cair hingga mutu dan kualitas material. Termasuk, nampak volume dari kegiatan irigasi itu ” tegasnya.
Di tambahkan Sucipto Selaku sekretaris PAC Ormas Banaspati Babakan, menyebut, P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan.
Namun dalam pelaksanaan kegiatanya, pihak yang terlibat dalam kegiatan P3-TGAI ini, dalam penyerapan anggaran negara banyak yang bukan dari kalang masyarakat petani.
Misalnya ada yang berlatar belakang BPD, sekdes, Bendahara, staf desa hingga ada dari pendamping desa. Artinya banyak petani aktif yang memiliki kartu tani tapi tidak terlibat dalam kegiatan P3-TGAI.
“Kalau seperti ini jelas merupakan upaya tersistem oknum dalam menyerap anggaran negara yang terindikasi akan dijadikan objek kepentingan dan keuntungan kelompok atau pribadi tertentu,” terangnya.
Padahal, lanjut sucipto, sesuai tujuannya program ini jangan dijadikan objek kepentingan oleh oknum- oknum yang mencari keuntungan pribadi, kelompok maupun golongan guna memanfaatkan peluang dalam menyerap anggaran negara dengan mendirikan kelompok tani tidak sejatinya.
“Dalam waktu dekat, kami akan somasi PPK dan KPA serta PA di Dirjen SDA Kementerian PUPR untuk mengambil langkah perbaikan selektif dalam verifikasi calon penerima P3-TGAI. Kemudian langkah pencegahan dalam upaya pihak-pihak yang ingin menggerogoti keuangan negara. Dan upaya memberantas tindak pidana korupsi agar program baik ini tepat guna dan tepat sasaran bermanfaat bagi masyarakat petani sesuai mekanisme dan juknisnya,” jelas cipto.(Dede S)
