Lebak | dinamikapendidikan.com – Pada tahun 2022 Pemerintah mengucurkan dana BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan) ke setiap sekolah yang ada di Indonesia 3 kali periode dalam 1 tahunnya, periode 1 (bulan Januari-April) lalu periode 2 (bulan Mei-Agustus) periode 3 (bulan September-Desember) namun sejak tahun 2023 skema pencairan dana BOSP hanya 2 tahap ( tahap 1 (bulan Januri-Juni, lalu tahap 2 bulan Juli- Desember) sebagaimana yang terjadi di SMK PGRI Rangkasbitung Kabupaten Lebak, hal tersebut dikatakan oleh Bismar Ginting,SH.,MH selaku Ketua LBHK-Wartawan Provinsi Banten yang berkantor di Kota Serang,Jumat (1/12/2023).
Ditambahkan Bismar, Tahap 1 tahun 2022 dana BOSP diterima oleh SMK PGRI Rangkatbitung yaitu Rp. Rp 384.960.000,- tahap 2 Rp. 512.640.000,- tahap 3 Rp. 384.960.000,- artinya ditahun tersebut jumlah dana BOSP diterima yaitu Rp.1.282.560.000,- dengan jumlah Siswa sebanyak 802, dana tersebebut cukup besar, berdasarkan data dan keterangan sumber bahwa pihak sekolah menggunakan dana tersebut antara lain : pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 52.490.000, – lalu penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama Rp. 65.550.000,- berikutnya penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB Rp 63.600.000,- lalu pembayaran honor Rp 112.896.000,- dan lain sebagainya (sumber dana dari pencairan dana BOSP tahap 1) untuk tahap 2 digunakan antara lain : pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp. 61.550.000,- penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 138.500.000,- pembayaran honor Rp 210.105.000,- dan lain sebagainya, pada tahap 3 digunakan sebagai berikut : pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 31.395.000,- lalu penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 94.000.000,- pembayaran honor Rp 165.804.000, dan lain sebagainya;
Pertanyaannya bahwa apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak sekolah ke Dirjen Sekolah Menengah Kejuruan Kemendibudristekdikti RI atau diataskertas laporan baik – baik saja namun fakta dilapangan bukan baik ?, hal tersebut ditegaskan Bismar.
Terkait dengan perolehan dana BOSP tahun 2023 SMK PGRI Rangkasbitung pada tahap 1 ( bulan Januari- Juni ) yaitu Rp 637.600.000,- lalu tahap 2 (bulan Juli-Desember Rp 637.600.000,- dengan jumlah Siswa/ sebanyak 797.
Beberapa Orangtua Murid yang ditemui media ini mengatakan bahwa anak mereka tetap bayar tiap bulan untuk dana Sumbangan Pendidikan llu terhadap buku pelajaran juga mereka tetap beli serta hal lainnya, lalu manfaat dana BOSP bagi Orangtua yang anaknya sekolah di SMK PGRI Rangkasbitung apa ? yang jelas BOSP tersebut hanya menguntugkan pihak sekolah dan atau Yayasan bukan bagi orantua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Swsata.
Dipihak lain tambah Ortu Murid terkait dengan peruntukan penggunaan dana BOSP yang dilakukan pihak sekolah sepertinya tidak melibatkan TIM BOS Sekolah serta Komite Sekolah yang ada sebab siapa – sipa yang terlibat dalam TIM BOSP serta Komite Sekolah Kami tidak tau kata sumber.
Ditambahkan Sumber, sebaiknya dana BOSP tersebut diberikan Pemerintah langsung kepada anak / orangtua mereka yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, terkait pihak sekolah menerapkan pungutan untuk bangunan gedung, SPP, beli buku dan lain sebagainya silahkan saja kalau pihak sekolah buat terlalu tinggi atau mahal maka Ortu dan Siswa akan mencari sekolah swasta yang berbiaya murah, tegas Sumber.
Media ini beberapa kali berkunjung ke SMK PGRI Rangkasbitung namun tidak perah ketemu dengan kepala sekolah, beberap Guru mengatakan bahwa Kepsek tidak ada ditempat.(H.Madali)
