Indramayu | dinamikapendidikan.com – Dibukanya wacana pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu oleh sejumlah partai politik membuat penasaran sejumlah pihak terkait posisi dan masa jabatan Bupati Indramayu, Nina Agustina dengan jabatan yang diembannya, apalagi Bupati Nina dikabarkan kembali maju pada Pilkada 2024 mendatang.
Terkait wacana diatas, Bupati Indramayu, Nina Agustina sejatinya menjadi salah satu dari sembilan kepala daerah hasil Pilkada di Jawa Barat yang masih menjabat.
Sisanya, sebanyak 18 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, merupakan penjabat atau Pj yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penunjukkan Pj tersebut didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Sehingga ada beberapa kepala daerah yang berkurang masa jabatannya. Mereka seharusnya menjabat selama lima tahun. Namun akibat UU tersebut, mereka tidak genap menjabat selama lima tahun.
Salah satu contohnya adalah Bupati Indramayu, Nina Agustina yang terpilih pada Pilkada 2020. Dalam UU ini, Bupati Nina bakal menjabat selama 3,5 tahun saja.
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024,” demikian bunyi Pasal 201 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016.
Sesuai regulasi tersebut, masa jabatan Bupati Nina bakal berakhir bulan April 2024 ini. Namun ternyata, ada perubahan regulasi kembali.
Pada Rabu (20/3/2024) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang pengucapan Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024. Sidang ini merupakan hasil permohonan dari 13 kepala daerah.
Para pemohon tersebut sebelumnya telah mengajukan uji materiil UU Nomor 10 Tahun 2016 atau sering disebut UU Pilkada itu. Mereka dan rakyat yang memilihnya merasa dirugikan karena tidak genap menjabat selama 5 tahun.
Akhirnya dalam sidang putusan itu, MK membacakan putusannya yang pada intinya mengabulkan sebagian dari keseluruhan permohonan pemohon.
Adapun putusan tersebut mengubah bunyi Pasal 201 ayat (7) tersebut menjadi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”.
Lantas, sampai kapan Bupati Nina Agustina menjabat jika menimbang keputusan tersebut?
Sementara itu, KPU telah menjadwalkan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Adapun kemungkinan pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan pada Januari 2025.
Maka, mengacu pada keputusan MK diatas, Bupati Nina bakal tetap menjabat hingga Januari 2025 mendatang atau setelah dilantiknya Bupati Indramayu periode 2024-2029.
Terkait hal itu, Nina mengatakan masa jabatan seluruh kepala daerah hasil Pemilu serentak 2020 memang sudah diatur. Nina sendiri hanya menjalankan 3,5 tahun masa kepemimpinan karena pemberlakuan regulasi.
“Kita ikuti saja semua regulasi dan aturan yang berlaku. Sesingkat dan sependek apa pun masa jabatan, bagi saya tidak apa-apa. Yang penting sebagai kepala daerah harus tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” tukas Nina.(TSM)
