Cirebon | dinamikapendidikan.com – Operator Dapodik (Daftar Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan) adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengelola data pendidikan di seluruh Indonesia. Operator Dapodik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pendidikan.
Setiap sekolah di Indonesia wajib menunjuk seorang operator Dapodik untuk mengelola data pendidikan di sekolah tersebut, namun perhatian pemerintah belum terasa kepada para operator.
Operator Dapodik bertanggung jawab untuk mengisi, mengelola, dan menyimpan data yang terkait dengan kegiatan pendidikan di sekolah, seperti data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan lain-lain yang pantas disebut sebagai mesin penggerak sekolah dan rohnya dapodik.
Namun diakui Lisna Oktaviani yang berperan sebagai operator berstatus sebagai honorer di SDN 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Tugas saya sangat banyak. Seperti bertanggung jawab terhadap Dapodik, SKP kinerja Guru, administrasi GTK guru, pengelolaan dan pelaporan aset sekolah, my ASN, lalu sering mondar mandir kekantor korwil bidang pendidikan untuk mengerjakan laporan sekolah maupun pihak guru, namun status saya masih honorer,” kata Lisna.
kurangnya perhatian nasib masa depan para operator ini juga diutarakan oleh Yayan yang selama 20 tahun pihaknya masih menjadi honorer di kantor korwil bidang pendidikan Kecamatan Waled kabupaten Cirebon Jawa Barat.
Sudah 20 tahun bekerja tapi nasib saya masih saja berstatus honor. Padahal tugas saya itu seabreg, menyelesaikan administrasi guru se-kecamatan, kadang administrasi sekolah, yang mana hal itu sering bolak balik kekantor dinas pendidikan Kabupaten,” jelas Yayan sambil penuh harapan perhatian dari pemerintah mengenai nasib para operator di Indonesia.
Yuk kita intip, bayaran operator honorer di Sekolah Dasar dan Honorer di Korwil Pendidikan hanya 500 ribuan sampai 1 jutaan saja perbulan.
Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk memikiran masa depan para operator yang ada di setiap daerah yang sangat berharap di anggkat menjadi ASN atau P3K. (Dede S)
