Indramayu| dinamikapendidikan.com – Demi kesejahteraan nelayan tradisional, Serikat Nelayan Cumi (SNC) Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur-Indramayu-Jabar mengadakan demo besar-besaran menolak kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).Selasa (15/4/2025)
Ratusan nelayan menuntut pada KKP menganggap bahawa dengan adanya VMS, mereka menganggap tidak perpihak pada nelayan kecil/tradisional.Mereka menuntut keadilan demi untuk kesejahteraan nelayan kecil.
Para nelayan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan nelayan kecil., “ Pak Presiden Prabowo Subianto tolong kami para nelayan kecil untuk diperhatikan, tolak adanya kebijakan VMS”, tutur para nelayan.
Demo dilakukan didepan kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta Wilayah Kerja Eretan jln.Kud Misaya Mina Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
Para nelayan merasa sudah melakukan pembayaran pajak tetapi kebijakan yang dilakukan oleh KKP sangat merugikanya.
“Pada intinya kami menolak VMS yang dilakukan oleh KKP, kalau tidak memperhatikan tuntutan kami, maka sama saja dengan membunuh kehidupan para nelayan”, terang mereka
“Saya menghargai tugas kepolisian yang telah mengawal jalanya unjuk rasa dari titik awal sampai selesai dengan kondusif”, ucap para nelayan
Ketua Serikat Nelayan Cumi (SNC) Eretan, Roedi menambahkan “Kami dari Serikat Nelayan Cumi (SNC) menolak pemberlakukan pemasangan VMS, karena hal itu hanya menambah beban operasional nelayan”, tegas Roedi
“Kita ini nelayan butuh melaut dan butuh mencari nafkah untuk keluarga, tidak butuh VMS, kita butuh melaut dengan aman, butuh izin SLO serta izin SIB segera diturunkan,” sambungnya.
Dijelaskan lebih jauh oleh Roedi, Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk nelayan, bahkan hal itu menurut Roedi hanya akan dijadikan alat atau cara untuk membatasi gerak nelayan.
“Nelayan sudah berkontribusi terhadap PNBP untuk negara, tetapi kenapa masih dipersulit dengan pamasangan VMS? Oleh karena kami mendesak kepada Menteri KKP untuk membatalkan kebijakan tersebut dan kami berharap kepada Presiden Prabowo juga untuk mendengar jeritan nelayan ini,” tukas Roedi
Perwakilan dari korwas SDKP Cirebon Asep Ruhiyat,didepan para pendemo menyampaikan dan berjanji pada para nelayan besok sudah mulai melakukan aktifitas untuk melaut.
“Kami juga mengganggap para nelayan adalah sahabat. kita juga akan memperhatikan aspirasi yang sudah disampaikan para nelayan”, ucap Asep Ruhiyat
Aksi demo dan penyampaian aspirasi nelayan juga diterima oleh Koordinator Satwas SDKP Cirebon, Asep Ruhiyat, Kepala perikanan Nusantara (PPN)kejawanan Cirebon Yusuf Fathanah, Koordinator Wilayah kerja SDKP Eretan Rojudin.(Tosim)
