Kuningan | dinamikapendidikan.com – Program Elektronik Warong gotong-royong (e-Warong) kembali jadi sorotan. pasalnya, e-Warong merupakan program warong bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial, salah satunya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana pencairannya melalui e-Warong, namun hampir semua e-Warong di Kabupaten Kuningan Jawa Barat di sinyalir di kebiri Suppplier.
Sungguh aneh bukan, yang seharusnya para e-Warong ini bebas berbelanja kemana saja untuk memenuhi kebutuhan sembako untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan Pemerintah, namun para pemilik e-Warong di Kabupaten Kuningan sangat sulit untuk melakukan hal itu.
Sulit untuk bebas berbelanja yang di alami para e-Warong ini di duga kuat ada aktor elit yang berperan agar para e-Warong berbelanja kepada suppiler yang di tunjuk. Sehingga terjadi e-Warong ini hanya menjadi seperti tempat barang penitipan para suppiler.
“Ada yang menunjuk harus menerima barang sembako dari suppiler tersebut. Kami hanya menerima barang, kadang sudah di kemas, seperti beras, daging dan kedelai, lalu tinggal kami bagikan kepada warga masyarakat Keluarga Penerima Manfaat bantuan dari Pemerintah,” jelas beberapa e-Warong.
Bukan hanya seperti tempat penitipan barang saja, para e-Warong ini ko seperti pekerjanya para suppiler. Setelah selesai membagikan barang sembako titipannya, para e-Warong mendapatkan imbalan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu).
“Setelah selesai membagikan sembako kepada masyarakat penerima bantuan, kami mendapatkan keuntungan Sepuluh Ribu Rupiah mas dari satu masyarakat penerima bantuan. Contohnya kalau ada 200 masyarakat yang mendapatkan bantuan berarti keutungannya Dua Juta Rupiah,” akunya.
Juga para suppiler di Kabupaten Kuningan nampak jelas sekali ada pemetaan, hal ini terlihat dengan adanya pembagian wilayah. Kuningan timur dengan suppiler A B, Kuningan barat suppiler C D, Kuningan selatan suppiler E F dan Kuningan utara suppiler G H, seperti pembagian jatah yang tersusun. Tentu saja hal ini menjadi kuat dugaan adanya aktor berakal bulus untuk ngotak ngatik program BPNT.
Media ini mencoba meminta pendapat dari H. Acep Purnama selaku Bupati Kabupaten Kuningan dengan harapan adanya tindakan untuk merubah sistem BPNT kedepannya. Namun sangat di sayangkan sampai berita ini di unggah pihak media ini belum bisa melakukan wawancara dengan Bupati karena terkendala dengan jadwal kegiatan yang padat.(Dede S)
