Dana Desa Rp.2,2 M lebih Thn 2025-2024 Diterima Desa Pranggong Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu, Masyarakat Duga Dikorupsi Kades

Indramayu | dinamikapendidikan.com – Desa Pranggong Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu  Provinsi Jawa Barat tahun 2025 menerima dana desa sekitar Rp. 1.058.647.000,– tanggal 4 Juni 2025 desa tersebut menerima dana desa tahap satu sekitar Rp 635.188.200, laporan Kades ke Kementrian terkait katanya dana desa tersebut digunakan untuk :

1. PEMBANGUNAN JALAN GANG COR BETON 328 Meter Rp 92.236.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 323 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang PEMBANGUNAN JALAN GANG COR BETON Rp 90.364.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 141 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang PEMBANGUNAN JALAN GANG COR BETON Rp 42.237.000
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 1 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan HONOR POSKESOS Rp 2.400.000
5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 1 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan HONOR KADER STUNTING Rp 2.400.000
6. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya HONOR KADER POSYANDU Rp 10.500.000
7. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 UNIT Makanan Tambahan PMT Rp 10.500.000
8. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 1 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa HONOR GURU MENGAJI Rp 18.000.000
9. Keadaan Mendesak 29 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD BULAN APRIL Rp 8.700.000
10. Keadaan Mendesak 29 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD BULAN MARET Rp 8.700.000
11. Keadaan Mendesak 29 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD BULAN FEBRUARI Rp 8.700.000
12. Keadaan Mendesak 29 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD BULAN MEI Rp 8.700.000
13. Keadaan Mendesak 29 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD BULAN JUNI Rp 8.700.000
14. 14 Keadaan Mendesak 29 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT DD BULAN JANUARI Rp 8.700.000
15. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 1 UNIT Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan KETAHANAN PANGAN Rp 211.729.400
16. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa HONOR PETUGAS SID Rp 3.000.000
17. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 1 PAKET Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa HONOR PETUGAS OPERATOR IDM Rp 2.500.000
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** 1 UNIT Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor REHABILITASI KANTOR BALAIDESA Rp 72.022.560
19. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 1 UNIT Prasarana Kantor Lainnya PEMBELIAN NEON BOX Rp 21.499.240
20. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 OP (ORANG/PAKET) Jaminan Sosial Kepala Desa HONOR GURU PAUD Rp 3.600.000

Hal tersebut dikatakan Syahrul, SH.,MH selaku Advokat / Pengacara LBHK-Wartawan baru – baru ini dikantornya.

Ditambahkan Syahrul bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mulai berlaku pada 25 April 2024. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. UU ini menitikberatkan pada transparansi anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Beberapa Ciri – ciri Desa yang rawan penyimpangan Dana Desa antara lain : a. Musyawarah Desa hanya formalitas dan hasil nya tidak disosialisasikan kepada Masyarakat ., b. Penyertaan Modal Bumdes besar tapi tidak berjalan dengan baik dan tidak berkontribusi pada Desa., c. Proyek desa sering tidak di pasang papan informasi dan hasil nya tidak beres., d. DPD yang pasif ., e. Realisasi program kerja terlambat padahal anggaran sudah cair ., f. Praktik monopoli dalam pengadaan ., g. Prangkat desa mudah disetir Kades ., h. Melaporkan kegiatan Swadaya Masyarakat seolah – olah bersumber dari dana desa., i. Prangkat desa yang kurang peduli bahkan kantor desa tutup pada hari kerja., j. Intrimidasi terhadap masyarakat yang krisis

Tahun 2024 dana desa diterima desa Pranggong yaitu sekitar Rp. 1.183.007.000,- laporan Kades ke Kementrian terkait katanya dana desa tersebut digunakan untuk :

1. Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan, ternak 50 Unit Rp 100.000.000
2. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 50 METER Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana TPT Rp 55.606.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 53 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK ENY DD TAHAP I 2024 Rp 16.285.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 68 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang penge oran jalan setapak gang warnoto DD tahap I 2024 Rp 19.927.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 100 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang pengecoran jalan setapak blok bidan kokom DD tahap I 2024 Rp 28.749.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 65 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang pengecoran jalan setapak blok kaji idin RT 06 DD tahap I 2024 Rp 19.791.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 147 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK H RILAN DD TAHAP I 2024 Rp 41.097.000
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 77 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK H DARNYA DD TAHAP I 2024 Rp 22.868.000
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 168 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETPAK BLOK PULO SAKIM DD TAHAP I 2024 Rp 46.101.000
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 37 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang Jalan setapak gang Musholah DD tahap I 2024 Rp 12.684.000
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 95 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK H. URIP DD TAHAP I 2024 Rp 26.786.000
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 200 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK UKI DD TAHAP I 2024 Rp 53.488.000
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 74 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETPAK BLOK KALAM DD TAHAP I 2024 Rp 21.413.000
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 85 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang penegcoran jalan setapak blok gang nanto DD TAHAP I 2024 Rp 24.787.000
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 50 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK AL JABAR DD TAHAP I 2024 Rp 16.129.000
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 75 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang jalan setapak Blok Tayim DD tahap I tahun 2024 Rp 26.437.000
17. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 23 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa honor Guru Ngaji DD Tahap I Tahun 2024 Rp 16.100.000
18. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 3 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa honor Guru PAUD DD tahap I tahun 2024 Rp 2.100.000
19. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 1 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan HONORARIUM KADER KPMD Rp 2.400.000
20. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 2 ORANG Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan HONOR KADER STUNTING DD TAHAP I 2024 Rp 2.800.000
21. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 35 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya HONOR KADER POSYANDU DD TAHAP I 2024 Rp 12.250.000
22. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 7 UNIT Makanan Tambahan PMT Rp 12.250.000
23. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT MEI 2024 Rp 9.900.000
24. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT JANUARI 2024 Rp 9.900.000
25. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT FEBRUARI 2024 Rp 9.900.000
26. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT JUNI 2024 Rp 9.900.000
27. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT APRIL 2024 Rp 9.900.000
28. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT MARET 2024 Rp 9.900.000
29. Keadaan Mendesak 33 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa BLT JULI Rp 9.900.000
30. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** 1 UNIT Bangunan REHAB KANTOR BALAIDESA DD TAHAP I 2024 Rp 40.456.200
31. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 1 PAKET Operasional Pemerintah Desa PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PEMDES Rp 15.000.000
32. Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 PAKET Terciptanya Sistem Informasi Desa INPUT DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) Rp 5.000.000

Berangkat dari data dan atau informasi diatas, hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBHK-Wartawan banten, diduga laporan Kepala Desa Pranggong ke Kementrian direkayasa, berpotensi merugikan keuangan Negara, dipihak lian diduga masih ada sisa dana desa tahun 2024 yang belum digunaka dan dikemanakan dugaan sisa dana desa tersebut ?  adapun modus dugaan  korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala  Desa antara lain berupa markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran, lalu Berita Acara Penggunaan dana desa diduga direkayasa, hal ini terhadap kegiatan :

1. Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan, ternak 50 Unit Rp 100.000.000
2. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 50 METER Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana TPT Rp 55.606.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 147 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK H RILAN DD TAHAP I 2024 Rp 41.097.000
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 168 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETPAK BLOK PULO SAKIM DD TAHAP I 2024 Rp 46.101.000
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 200 METER (M) Jalan Pemukiman/Gang PENGECORAN JALAN SETAPAK BLOK UKI DD TAHAP I 2024 Rp 53.488.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** 1 UNIT Bangunan REHAB KANTOR BALAIDESA DD TAHAP I 2024 Rp 40.456.200

Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Jawa Barat menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Pranggong saat ini lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada, lalu bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com.

Dipihak lain lembaga Kami juga akan melaporkan Kepala Desa Pranggong ke Tipikor Polres Indramayu dan Polda Jabar  berikut ke Kejari Indramayu lalu Kejati Jabar sebab dalam pengunaan dana desa tahun 2024-2025 diduga ada perbuatan melawan hukum (PMH), bila terbukti ada korupsinya maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.

Media ini berupaya konfirmasi ke Kepala Desa Pranggong dengan mendatangi Kantor Desa, namun sangat disayangkan Kades belum bisa ditemui,  dilain tempat beberapa Masyarakat dimintai komentar nya kontek pengelolaan dana desa tahun 2024 – 2025 oleh Pemdes, beberapa Masyarakat mengatakan bahwa Kades tidak transparan gunakan dana desa, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sepertinya kurang berfungi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, tegas mereka.(Aditia/Red)