Kabuapten Bogor | dinamikapendidikan.com – SD Negeri Nanggewer 03, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tahun 2024, Kepala Sekolah nya yaitu TITIN FARIDA, lalu memiliki jumlah Siswa/I sekitar 775, lalu sekolah menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 menerima tanggal 18 Januari 2024 Rp 414.625.000,– tahap 2 sekolah menerima tanggal 9 Agustus 2024 Rp 414.625.000,– sekolah yang menerima dana BOS wajib Kepsek nya melaporkan penggunaan dana BOS ke Kementerian, hal tersebut dikatakan Sudirman, SH.,MH selaku Tim Advokat LBHK-Wartawan Jabar, baru – baru ini dikantornya.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikelola secara transparan. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS merupakan prinsip penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan, yaitu mendukung operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.
Salah satu peraturan yang mengatur transparansi penggunaan dana publik, termasuk dana BOS, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU ini, disebutkan bahwa setiap badan publik, termasuk sekolah, wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran. Pelanggaran terhadap UU KIP dapat berujung pada sanksi hukum, karena informasi terkait penggunaan dana negara adalah hak publik yang harus diberikan tanpa kecuali.
Kepala SD Negeri Nanggewer 03, melaporkan penggunaan dana BOS tahap 1 tahun 2024 ke Kementerian, katanya digunakan untuk : –pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 114.622.000pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 8.469.500pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 41.304.740pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 25.419.880pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 7.973.880langganan daya dan jasa Rp 14.885.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 66.550.000pembayaran honor Rp 135.400.000, Total Dana Rp 414.625.000
Lalu, laporan Kepala SD Negeri Nanggewer 03 ke Kementrian terhadap penggunaan dana BOS Tahun 2024 tahap 2 katanya untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 10.593.200pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 70.037.900pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 16.480.000pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 61.643.280pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp 94.260.720pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 6.094.900langganan daya dan jasa Rp 12.005.000pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 52.710.000pembayaran honor Rp 90.800.000, Total Dana Rp 414.625.000
Ditegaskan Sudirman, berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh Tim LBHK-Wartawan Jabar di duga Kepala Sekolah merekayasa laporan penggunaan dana BOS tersebut diatas, antara lain :
- Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.184 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
- Lalu, terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain yang menyerap dana BOS tahun 2024 yaitu sekitar Rp.24 Juta lebih adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
- Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain yang menyerap dana BOS tahun 2024 yaitu sekitar Rp.102 Juta lebih, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
- Berikutnya, terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyerap dana BOS tahun 2024 sekitar Rp.119 Juta lebih, setelah dilakukan investigasi dilapangan tidak terlihat jelas apa saja yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidakj ada terlihat disekolah, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya sedikit tetapi yang ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi banyak.
Tahun 2023 SD Negeri Nanggewer 03 menerima dana BOS ada 2 tahap, tahap 1 sekolah terima tanggal 23 Februari 23023 Rp 428.535.000,– lalu tahap 2 diterima tanggal 24 Juli 2023 Rp 428.535.000 ,- dalam penggunaan dana BOS tersebut diduga ada perbuatan melawan hukum nya, adapun modusnya hampir sama dengan modus dugaan korupsi dana BOS tahun 2024;
Untuk itu saat ini LBHK-Wartawan Jabar menindaklajuti dugaan korupsi pengelolaan dana BOS di SD Negeri Nanggewer 03 yang mana lembaga Kami lagi mengumpulkan alat bukti, bila ada pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut lembaga Kami siap menerima informasi dan alat bukti, hal ini dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhwartawan@gmail.com.
Yang jelas, lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Bogor, dan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS tahun 2024-2023 oleh Kepala SD Negeri Nanggewer 03 ada unsur perbuatan melawan hukum nya yang mengakibatkan kerugian negara.
Wartawan media ini berupaya konfirmasi ke SD Negeri Nanggewer 03 dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa konfirmasi dengan Kepsek, dipihak lain beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa, lalu pada tahunajaran 2025/2026 pihak sekolah menjual baju seragam sekolah dengan harga yang sangat jauh berbeda terhadap harga di pasar.(Syamsudin/Per/Red)
