Kab.Bekasi | dinamikapendidikan.com – SMP Negeri 1 Tambelang Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tahun 2025 Kepala Sekolah nya yaitu Warsino, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 1173, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 21 Januari 2025 sekitar Rp 703.800.000,– lalu dana BOS tahap 2 tahun 2025 sekolah terima tanggal 16 September 2025 dengan jumlah Rp 697.307.700,-
Laporan Kepala Sekolah ke Kementrian terhadap Penggunaan dana BOS tahap 1 tahaun 2025 kantanya digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 3.360.000pengembangan perpustakaan Rp 67.400.000kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 38.640.000kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 109.120.000administrasi kegiatan sekolah Rp 28.340.000pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 1.360.000langganan daya dan jasa Rp 29.209.500pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 232.550.000penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 22.000.000pembayaran honor Rp 25.200.000, Total Dana Rp 557.179.500
Lalu, laporan Kepala Sekolah ke Kementrian terhadap Penggunaan dana BOS tahap 2 tahaun 2025 kantanya digunakan untuk : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 21.000.000pengembangan perpustakaan Rp 115.606.800kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 99.510.000kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 101.090.000administrasi kegiatan sekolah Rp 23.675.000pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 12.560.000langganan daya dan jasa Rp 26.218.200pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 283.301.500penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 41.778.400pembayaran honor Rp 16.800.000, Total Dana Rp 741.539.900
Hal tersebut dikatakan oleh Syahrul, SH.,MH selaku Advokat/Pengacara di LBH BPPKB Banten, dalam konfrensi pers nya baru – baru ini dikantor nya.
Ditambahkan Syahrul, p0erlu diketahui public yang mana Kepala Sekolah wajib melaporkan penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS. Pelaporan ini dilakukan secara berkala (biasanya per tahap) sesuai ketentuan, dan jika sekolah tidak bisa melaporkan secara online, pelaporan dapat dilakukan secara manual, mengapa Kepala Sekolah Wajib Melaporkan Dana BOS ? – Laporan ini penting untuk memastikan dana BOS digunakan secara akuntabel dan transparan., –Pelaporan merupakan salah satu syarat pencairan dana BOS tahap berikutnya., Laporan yang akurat menjadi dasar bagi Kementruan untuk melakukan audit dan evaluasi guna perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.
Berangkat dari laporan penggunaan dana BOS yang disampikan oleh Kepala SMPN 1 Tambelang diatas, LBH BPPKB Banten telah melakukan invesitgasi dilapangan faktanya ditemukan diduga Kepsek merekayasa laporannya ke Kementrian hal ini dapat merugikan keuangan Negara alias diduga ada korupsinya.
Sebut saja terhadap pengembangan perpustakaan tahun 2024 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.183 Juta lebih diduga laporan Kepsek ke Kementrian direkayasa hal ini berdasarkan ketarangan berbagai pihak baik sumber yang ada disekolah maupun pihak lainnya sepertinya pihak sekolah bekerjasama dengan distributor, yang mana distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian serta berita acara penyerahan barang / buku yang direkayasa atau di mark up.
Lalu, terhadap kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler SERTA kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran yang menyerap dana BOS tahun 2024 yaitu sekitar Rp.347 Juta lebih, diduga dikorupsi Kepsek, adapun modus dugaan korupsi terhadap kegiatan tersebut yaitu membuat laporan kegiatan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana padahal faktanya tidak ada sama sekali.
Selanjutnya terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 2024 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp.515 Juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana Prasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidak ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 55.
Untuk itu, dugaan korupsi dana BOS Reguler di SMPN 1 Tambelang di usut tuntas, maka, saat ini LBH BPPKB Banten lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut, lembaga Kami siap menerimanya dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : lbhbpkbbanten@gmail.com
Dipihak lain lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya lalu ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Kejati Jawa Barat sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS regular 2024 sd 2025 di SMPN 1 Tambelang bila terbukti maka wajib hukumnya pihak yang terlibat diduga korupsi dimasukkan ke penjara, tegas Iqbal.
Media ini berupaya konfirmasi ke SMPN 1 Tambelang dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan belum bisa bertemu dengan Kepsek, beberapa Orang Tua Murid yang ditemui media ini disekitar sekolah mengatakan bahwa Kepsek tidak transparan menggunakan dana BOS, lalu Komite Sekolah juga tidak terbuka dan Tim BOS sekolah apakah ada atau tidak kami tidak mengetahui, ujar beberapa Ortu Siswa.(Har/Tim/Red)
