Kabupaten Bogor | dinamikapendidikan.com – SMK Negeri 1 Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tahun 2023 Kepala Sekolah nya yaitu Kartanto, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 881, lalu sekolah tersebut menerima dana BOS Reguler ada 2 tahap, untuk tahap 1 sekolah menerima tanggal 21 Maret 2023 Rp 836.950.000,– tahap 2 sekolah menerima tanggal 25 Juli 2023 Rp 836.950.000,-
Bahwa sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pengelolaan nya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Fleksibilitas, yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; 2. Efektivitas, yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; 3. Efisiensi, yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; 4. Akuntabilitas, yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; 5. Transparansi, yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Selanjutnya sekolah yang menerima dana BOS wajib hukum nya melaporkan pengunaan nya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, hal ini agar kementrian terkait mengetahui dikemanakan dana BOS tersebut dan public juga dapat mengawasinya,
Laporan Kepala SMK Negeri 1 Puncak Cisarua, terhadap penggunaan dana BOS Reguler tahun 2023 tahap 1 sebagaimana data yang dilaporkan Kepsek ke Kementrian yaitu : – penerimaan Peserta Didik baru Rp 10.750.000, pengembangan perpustakaanRp 66.024.000, pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan PendidikanRp 537.428.111, langganan daya dan jasaRp 8.105.726, pemeliharaan sarana dan prasaranaRp 119.007.163, penyediaan alat multimedia pembelajaranRp 70.635.000, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALBRp 25.000.000, Total Dana terserap Rp 836.950.000
Lalu, laporan Kepala SMK Negeri 1 Puncak Cisarua, terhadap penggunaan dana BOS Reguler tahun 2023 tahap 1 sebagaimana data yang dilaporkan Kepsek ke Kementrian yaitu : – pengembangan perpustakaan Rp 100.936.000, pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan PendidikanRp 447.166.100, langganan daya dan jasaRp 19.780.878, pemeliharaan sarana dan prasaranaRp 229.917.022, penyediaan alat multimedia pembelajaranRp 39.150.000, Total Dana terserap Rp 836.950.000
Berangkat dari laporan penggunaan dana BOS Reguler tahun 2023 SMKN 1 Puncak Cisarua, diatas, berdasarkan hasil investigasi hukum yang dilakukan oleh LBH-Warga Bogor di duga Kepala Sekolah merekayasa laporan penggunaan dana BOS Reguler tersebut, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut dikatakan oleh Syahrul,SH.,MH selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum LBH-Warga Bogor, dalam konprensi pers di kantornya baru – baru ini.
Sebut saja terhadap kegiatan pengembangan perpustakaan tahun 2023 yang menyerap dana BOS sekitar Rp.166 Juta lebih diduga direkaya oleh Kepsek terhadap laporannya ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang ada, adapun modus korupsinya yaitu bekerjasama engan penerbit atau distributor, yang mana penerbit atau distributor terbitkan Kwitansi pembelian atau faktur pembelian yang dibengkakkan jumlah nya atau mark up, padahal diduga Kepsek juga dapat persentasi atau komisi dari pembelian buku dari distributor dan atau penerbit, besarannya sekitar 5 sd 15 % dari harga beli buku.
Berikutnya terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan yang menyerap dana BOS tahun 2023 sekitar Rp.984 Juta lebih diduga dikorupsi oleh Kepsek, modus dugaan korupsi nya yaitu membuat laporan fiktif seolah – olah kegiatan terlaksana diatas kertas fakta dilapangan tidak ada sama sekali, lalu masih ada beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS terlihat diduga dikorupsi oleh pihak sekolah
Selanjutnya terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah tahun 2023 yang meneyerap dana BOS sekitar Rp. 348 juta lebih, fakta dilapangan tidak terlihat jelas apa – apa saja Sarana rasarana Sekolah yang dipelihara oleh Kepsek sementara informasi terkait hal itu tidakj ada terlihat disekolah tersebut, modus korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang / bahan yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya 5 tetapi ditulis pada kwitansi atau faktur pembelian membengkak menjadi 35.
Selanjutnya terhadap kegiatan penyediaan alat multi media pembelajaran tahun 2023 yang menyerap dana BOS Reguler sekitar Rp.109 juta lebih diduga dikorupsi, diduga Kepsek lakukan rekayasa terhadap laporan pengunaan dana tersebut ke Kementrian terkait melalui aplikasi yang tersedia, adapun modusnya korupsi nya yaitu Kepsek menghubungi pihak – pihak penjual barang yang ada di SIPLah lalu disepakati barang / bahan diantar atau dibayarkan jumlahnya namun dalam kwitansi atau faktur di mark up jumlah nya.
Tahun 2022 SMKN 1 Puncak Cisarua, memiliki jumlah Siswa/I sekitar 767, lalu dana BOS sekolah menerima ada 3 tahap, untuk tahap 1 sekolah terima tanggal 17 Februari 2022 dengan jumlah Rp 437.190.000, tahap 2 diterima tanggal 29 Agustus 2022 Rp 582.920.000, lalu tahap 3 sekolah terima tanggal 13 Oktober 2022 Rp 437.190.000, – dalam pengelolaan nya diduga Kepsek lakukan korupsi dengan pola membuat laporan yang direkaya ke Kementrian terkait.
Untuk itu dugaan korupsi dana BOS Reguler di SMKN 1 Puncak Cisarua, harus di usut tuntas, maka saat ini LBH – Warga Bogor lagi mengumpulkan alat bukti dari sumber yang ada disekolah maupun sumber yang ada diluar sekolah, bila ada pihak – pihak yang mengetahui dugaan korupsi tersebut, lembaga Kami siap menerimanya dengan cara dapat menghubungi Kami di Email : mediadinamikapendidikan@gmail.com.
Selanjutnya lembaga Kami akan melaporkan Kepsek ke Tipikor Polres Bogor dan ke dan Polda Jawa Barat, berikut ke Kejari Kabupaten Bogor serta Kejati Jawa Barat, sebab diduga dalam pengelolaan dana BOS Reguler tersebut ada perbuatan melawan hukum (PMH), dengan harapan agar dugaan korupsi dana BOS reguler 2023 dan 2022 di SMKN 1 Puncak Cisarua, di usut tuntas, bila terbukti maka wajib hukumnya pihak – pihak yang terlibat korupsi dimasukkan ke penjara, tegas Syahrul.
Wartawan media ini (dinamikapendidikan.com) berupaya konfirmasi ke Kepala SMKN 1 Puncak Cisarua, dengan mendatangi sekolah tersebut, namun sangat disayangkan Kepsek tidak ada disekolah ujar beberapa Guru.(Ardi/H.Madali/Red)
