Banyuasin | dinamikapendidikan.com – Carsim, S.Pd salah seorang yang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) tenaga pendidikan di SDN 2 Kecamatan Selat Penuguan Kab Banyuasin diduga masih merangkap sebagai Wakil Ketua BPD di Desa Sumber Mukti, padahal profesi rangkap jabatan tersebut jelas berpotensi melanggar aturan.
Kejadian rangkap jabatan tersebut jelas menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat dan melawan UU 47 tahun 2005 tentang larangan ASN menduduki jabatan rangkap dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa serta UU tindak pidana korupsi mengakibatkan menerima penghasilan ganda.
Kepada awak media Carsim saat dikonfirmasi via whastApp mengatakan “benar pak saya memang guru dan juga wakil ketua BPD di Desa Sumber Mukti, terkait aturan larangan rangkap jabatan tersebut saya tidak tau dan saya akan menyelesaikan kerja sebagai BPD sampai ahir periode sekarang.
Dari keterangan beberapa narasumber carsim bahkan sudah mendaftarkan diri sebagai panitia pemungutan suara( PPS )Pada pemilu mendatang ini tentu sebuah kesengajaan bukan kelalaian.
Tentunya ketika seseorang sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK)harusnya sudah ikut aturan dalam undang undang kedisiplinan ASN dan harus bisa memilih menekuni salah satu profesi bidang pekerjaan tersebut.
Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1997 tentang aturan dan larangan rangkap jabatan .
Dalam hal ini tentunya menjadi wewenang dinas terkait untuk melakukan teguran atau binaan baik secara lisan maupun tertulis bahkan bisa menjatuhkan sanksi baik ringan maupun berat menurut aturan hukum berlaku.(Diyono)
