Kuningan | dinamikapendidikan.com – Dugaan penyimpangan dalam pengadaan lembar ujian tahun 2025 kembali mencuat. Kali ini, anggaran yang ditaksir mencapai Rp1 miliar diduga menguap dan tidak jelas peruntukannya. Pengadaan yang seharusnya menjadi kebutuhan rutin sekolah justru disinyalir berubah menjadi ajang bancakan oleh oknum tertentu.
Dugaan bancakan ini semakin menguat setelah muncul fakta anggaran pembuatan lembar ujian siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kuningan itu persiswa dianggaran 20 ribu rupiah. Namun faktanya pembayaran ke percetakan hanya 8.000 rupiah persiswa, dan pembayaran untuk tim pembuat soal seribu rupiah persiswa.
Sedangkan anggarannya 20 ribu rupiah, jadi masih ada sisa 11 ribu rupiah dikali 88 ribu siswa peserta ujiannya. Jadi masih ada sisa anggaran kurang lebih 1 milyar yang diduga kuat anggaran tersebut dijadikan bancakan para kepala sekolah, ketua forum k3s Kecamatan dan forum k3s.
Ketua forum K3S Kabupaten Kuningan, Sarip, membenarkan pihaknya menerima anggaran seribu rupiah dari anggaran pembuatan lembar ujian. Tapi anggaran yang terkumpul 88 juta itu untuk membayar tim pembuat soal ujian, tim edit, persiapan rapat-rapat dan yang lainnya. “Kalau sisanya yang 11 ribu persiswa saya tidak tau mas untuk apa,” kata Sarip.
Praktik semacam ini tentu menjadi sorotan, terlebih jika anggaran yang digunakan bersumber dari dana pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dana partisipasi lainnya. Pengelolaan dana pendidikan seharusnya mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Sejumlah pemerhati pendidikan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan unsur pelanggaran atau kerugian negara.
“Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kualitas pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas salah seorang aktivis pendidikan.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat diusut tuntas demi menjaga kepercayaan terhadap dunia pendidikan dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa. ( Dede S)
